WebAsas kebangsaan; asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) dinyatakan: “bahwa hanya warga negara indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah”. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa perpindahan hak milik kepada orang asing dilarang. WebAsas yuridis memiliki arti bahwa pemungutan pajak didasari oleh hukum yang telah dibuat oleh negara melalui perundang-undangan. Keberadaan asas yuridis memungkinkan aktivitas perpajakan di suatu negara berjalan dengan adil dan sewajarnya, serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak.
MK tolak 2 uji materi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
WebUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik … Web14 apr 2024 · TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang … receipt created tax invoice
ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA DALAM KOMPILASI HUKUM …
Asas ini wajib diterapkan dalam membuat peraturan perundang-undangan. 1. Asas Kejelasan Tujuan Asas kejelasan tujuan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 2. Asas Kelembagaan atau Pejabat … Visualizza altro Asas kejelasan tujuan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai … Visualizza altro Asas pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat … Visualizza altro Selain itu, asas pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya yakni asas dapat dilaksanakan. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap pembentukan peraturan … Visualizza altro Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan menjadi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. … Visualizza altro WebUndang-Undang tentang Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara kreditur dan debitur pada saat pemesanan jaminan untuk pemberian kredit. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Penjaminan adalah undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara … Webperkembangan kejahatan. Bahkan asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan 3Dˆ˚ ˘ „u t ˚ˆ ^Pengecualian Asas Legalitas dalam ,µlµuW ]ˆv _ Makalah Tanpa tahun, diakses tanggal 27 April 2015, hal. 1 4 Moelyatno. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 25 5 Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan! receipt dictionary